Pemerintah Abdi Rakyat......

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran pemerintahan tidak mempersulit urusan yang terkait pelayanan kepada masyarakat.

Hot News RB

SBY mengingatkan, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari presiden hingga aparat paling bawah merupakan pelayan dan abdi rakyat.
Presiden mengatakan, ada dua golongan pelayan. Pertama, adalah aparat yang pekerjaan dan kebahagiannya adalah mempersulit semua urusan.
Kedua adalah sebaliknya, yakni yang ingin mempermudah urusan. “Saya tidak ingin dengar lagi di Indonesia ini, jajaran pemerintahan suka mempersulit urusan yang sesungguhnya bisa dipermudah,” kata SBY.
Ucapan Presiden itu diungkapkan dalam Peresmian Program-program Strategis Pertanahan di kawasan Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kemarin. Acara itu diikuti ratusan warga dari berbagai penjuru Jakarta, yang sekaligus mengambil sertifikat tanah mereka yang baru diterbitkan.
Mereka didatangkan ke Marunda dengan bus-bus dari masing-masing kelurahan. Untuk mencapai lokasi untuk mengikuti acara dan mengambil sertifikat tanah, mereka harus berjalan kaki di jalan berlumpur sepanjang sekitar 500 meter.
Sebagian warga tampak antusias mengikuti acara. Namun, tak sedikit pula yang mengeluh karena harus berpayah-payah untuk mendapatkan sertifikat. “Tahu begini pakai surat kuasa saja,” kata seorang Ibu asal Bintaro.
Presiden melanjutkan, dirinya mengapresiasi Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang telah banyak membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu program unggulan BPN adalah Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Itu merupakan program jemput bola, dengan mendatangkan mobil-mobil pelayanan sertifikasi tanah ke pemukiman warga.
“Saya gembira, sejak program Larasita kita luncurkan, jangkauan makin luas, makin besar rakyat kita yang diberikan bantuan kemudahan oleh program Larasita ini,” kata SBY, yang kemarin sempat sekali salah sebut dengan menyebut kata ‘Larasati’.
SBY mengatakan, saat awal-awal menjabat dan berkunjung ke berbagai pelosok tanah air, banyak tanah-tanah telantar dan kurang jelas kepemilikannya. Kadangkala ada pula yang memiliki, tapi tidak didayaguna sehingga tak membawa manfaat bagi rakyat dan perekonomian. “Jumlahnya besar,” katanya.
SBY menambahkan, konflik dan sengketa pertanahan akibat tidak jelasnya status hukum, juga masih banyak terjadi. Ada pula proyek infrastruktur yang macet karena ada jengkal tanah yang belum bisa dibebaskan.....)***