Tepat di tanggal 1 Mei 2010 Biro Pusat Statistik melalui Petugas Pencacah Lapangan telah melakukan Penelusuran Wilayah di daerah. Selayaknya menjadi perhatian dan dimonitor masyarakat dan rakyat benar-benar mendapatkan info dari pelaksanaan kegiatan ini.
Dalam proses ini masyarakat harus jangan segan-segan memberikan informasi kependudukan yang sesungguhnya. Kalau memang punya pekerjaan katakan sejujurnya. Kalau pengangguran, tidak punya pekerjaan tetap, korban PHK, seorang sarjana tapi tidak bekerja, pedagang keliling, tinggal di rumah kontrakan atau numpang di rumah keluarga, dan lain-lain katakan apa adanya. Jangan status pekerjaan tukang baso tapi menginfokan atau minta ditulis status pekerjaan "swasta".
Hati-hati. Ini istilah umum yang bisa membuat kita dianggap bekerja sebagai "pegawai swasta". Begitu juga sebaliknya. Yang punya jabatan tinggi dan punya rumah banyak, dan lain-lain, katakan sejujurnya. Ini penting bagi akurasi data kependudukan terkait kondisi ekonomi penduduk yang sesungguhnya.
Hasil data-data ini pun sungguh sangat berguna bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan bernegara. Data-data ini jangan sampai dimanipulasi oleh siapa pun.
Akuratnya data kependudukan termasuk dalam hal data kondisi perekonomian penduduk akan wajib hukumnya menjadi dasar nantinya dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang terkait kepentingan publik/ masyarakat banyak di wilayahnya. Antara lain misalnya untuk kebijakan soal pajak.
Tidak hanya dimiliki pemerintahan saja. Perlu kiranya data-data hasil sensus penduduk tadi dimiliki juga oleh para wakil-wakil rakyat kita sebagai pedoman dalam tugasnya yang mengemban suara dan aspirasi rakyat walau pada akhirnya rakyat juga akan mendapatkan publikasi atas hasil sensus penduduk ini.
Aneh saat penyelenggara negara/ pemerintahan disorot banyak korupsi tapi program naik gaji (PNS) tetap saja. Padahal, kinerjanya belum tentu semua bagus dan setiap hari kita disuguhkan berita tentang korupsi/ KKN terjadi silih berganti di lingkungan penyelenggara negara / pemerintahan.
Karena, anggaran negara untuk katagori pengeluaran gaji penyelenggara negara dan elemenya jumlahnya tidak sedikit. Maka kita haruslah sangat berharap semoga hasil sensus penduduk 2010 memberikan gambaran sesungguhnya tentang keadaan penduduk di suatu wilayah.
Jika nantinya terpaparkan fakta keadaan di mana lebih banyak rakyat dalam keadaan kesulitan ekonomi, pengangguran, atau berpenghasilan pas-pasan di suatu daerah dan dari padanya maka tidak selalu dapat dijadikan sebagai sebuah potensi pajak maupun sebagai potensi pendapatan asli daerah. Maka wajar juga perlu mengedapankan untuk pengenaan pajak yang tinggi terhadap: pejabat pemerintahan, penyelenggara negara, anggota parlemen, dan orang kaya atau pengusaha kaya.
Jangan kreatif menciptakan bentuk-bentuk pajak yang hanya malah bisa memberatkan rakyat (apalagi yang berekonomi lemah dan hidup pas-pasan). Terlebih kini pajak juga disorot karena kasus dikorupsi dan pajak ini harus menjadi perhatian dan dikritisi oleh masyarakat dalam hal penggunaannya.
Apakah sudah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Serta alokasi dana-dana dari pusat yang disalurkan lewat pemerintahan daerah dalam rangka program-program untuk kesejahteraan rakyat, informasinya dan pelaksanaannya juga harus diketahui seluruh masyarakat di daerahnya.
Jangan pula sensus penduduk 2010 ini hanya dilakukan demi tertib administrasi kependudukan. Atau untuk akurasi data terkait kepentingan pemilu atau pilkada. Tapi, giliran untuk akurasi keadaan ekonomi penduduk data pengangguran dan data kemiskinan malah diabaikan dan tidak disoroti.
Masyarakat jangan hanya saat mau pemilu atau pilkada bersemangat mendukung calonnya dan rela berbondong-bondong mau konvoi turun ke jalan atau demo turun ke jalan jika calonnya gagal menjadi bakal calon. Atau tidak terpilih dalam pemilihan. Tapi, masyarakat juga harus mau menyoroti dan bersikap tegas kepada wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang mereka pilih dan telah mewakili mereka. Jika ternyata para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan ini tidak peka dengan masalah akurasi data ekonomi kependudukan dalam rangka sensus penduduk ini....)*
Dalam proses ini masyarakat harus jangan segan-segan memberikan informasi kependudukan yang sesungguhnya. Kalau memang punya pekerjaan katakan sejujurnya. Kalau pengangguran, tidak punya pekerjaan tetap, korban PHK, seorang sarjana tapi tidak bekerja, pedagang keliling, tinggal di rumah kontrakan atau numpang di rumah keluarga, dan lain-lain katakan apa adanya. Jangan status pekerjaan tukang baso tapi menginfokan atau minta ditulis status pekerjaan "swasta".
Hati-hati. Ini istilah umum yang bisa membuat kita dianggap bekerja sebagai "pegawai swasta". Begitu juga sebaliknya. Yang punya jabatan tinggi dan punya rumah banyak, dan lain-lain, katakan sejujurnya. Ini penting bagi akurasi data kependudukan terkait kondisi ekonomi penduduk yang sesungguhnya.
Hasil data-data ini pun sungguh sangat berguna bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan bernegara. Data-data ini jangan sampai dimanipulasi oleh siapa pun.
Akuratnya data kependudukan termasuk dalam hal data kondisi perekonomian penduduk akan wajib hukumnya menjadi dasar nantinya dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang terkait kepentingan publik/ masyarakat banyak di wilayahnya. Antara lain misalnya untuk kebijakan soal pajak.
Tidak hanya dimiliki pemerintahan saja. Perlu kiranya data-data hasil sensus penduduk tadi dimiliki juga oleh para wakil-wakil rakyat kita sebagai pedoman dalam tugasnya yang mengemban suara dan aspirasi rakyat walau pada akhirnya rakyat juga akan mendapatkan publikasi atas hasil sensus penduduk ini.
Aneh saat penyelenggara negara/ pemerintahan disorot banyak korupsi tapi program naik gaji (PNS) tetap saja. Padahal, kinerjanya belum tentu semua bagus dan setiap hari kita disuguhkan berita tentang korupsi/ KKN terjadi silih berganti di lingkungan penyelenggara negara / pemerintahan.
Karena, anggaran negara untuk katagori pengeluaran gaji penyelenggara negara dan elemenya jumlahnya tidak sedikit. Maka kita haruslah sangat berharap semoga hasil sensus penduduk 2010 memberikan gambaran sesungguhnya tentang keadaan penduduk di suatu wilayah.
Jika nantinya terpaparkan fakta keadaan di mana lebih banyak rakyat dalam keadaan kesulitan ekonomi, pengangguran, atau berpenghasilan pas-pasan di suatu daerah dan dari padanya maka tidak selalu dapat dijadikan sebagai sebuah potensi pajak maupun sebagai potensi pendapatan asli daerah. Maka wajar juga perlu mengedapankan untuk pengenaan pajak yang tinggi terhadap: pejabat pemerintahan, penyelenggara negara, anggota parlemen, dan orang kaya atau pengusaha kaya.
Jangan kreatif menciptakan bentuk-bentuk pajak yang hanya malah bisa memberatkan rakyat (apalagi yang berekonomi lemah dan hidup pas-pasan). Terlebih kini pajak juga disorot karena kasus dikorupsi dan pajak ini harus menjadi perhatian dan dikritisi oleh masyarakat dalam hal penggunaannya.
Apakah sudah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Serta alokasi dana-dana dari pusat yang disalurkan lewat pemerintahan daerah dalam rangka program-program untuk kesejahteraan rakyat, informasinya dan pelaksanaannya juga harus diketahui seluruh masyarakat di daerahnya.
Jangan pula sensus penduduk 2010 ini hanya dilakukan demi tertib administrasi kependudukan. Atau untuk akurasi data terkait kepentingan pemilu atau pilkada. Tapi, giliran untuk akurasi keadaan ekonomi penduduk data pengangguran dan data kemiskinan malah diabaikan dan tidak disoroti.
Masyarakat jangan hanya saat mau pemilu atau pilkada bersemangat mendukung calonnya dan rela berbondong-bondong mau konvoi turun ke jalan atau demo turun ke jalan jika calonnya gagal menjadi bakal calon. Atau tidak terpilih dalam pemilihan. Tapi, masyarakat juga harus mau menyoroti dan bersikap tegas kepada wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang mereka pilih dan telah mewakili mereka. Jika ternyata para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan ini tidak peka dengan masalah akurasi data ekonomi kependudukan dalam rangka sensus penduduk ini....)*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar