Pembangunan Jalan Tol Serang-Tanjung Lesung Di Kebut

REAKSI PANDEGLANG-

Untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemerintah Provinsi Banten mengebut pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang-Tanjung Lesung. Saat ini, pembangunan jalan tol sejauh 87 kilometer tersebut baru memasuki tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pemerintah Pusat sudah merencanakan tahun depan (Pembangunan Jalan Tol). Makanya, kita sekarang sedang menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno ke Renas saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (15/05) kemarin.

Tak hanya menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Pemerintah Provinsi Banten pun mengaku siap membantu Pemerintahan Jokowi-JK, untuk menyediakan lahan yang nantinya akan di bangun jalan Tol Serang-Tanjung Lesung, yang nantinya diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Banten Selatan.

Kita (Pemprov Banten) fokus hanya kepada Amdal saja. Karena pembangunan kan (Pemerintah) Pusat. Kalau pembebasan lahan, tentu kita diminta bantuannya untuk pembebasan lahan tersebut, tegas Rano.

Menurut informasi yang dihimpun Renas, bahwa pada Senin 22 Februari 2015 lalu, Presiden ke 7 Republik Indonesia Joko Widodo berjanji akan membangun jalan Tol Serang-Tanjung Lesung sejauh 87 kilometer yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp 5 triliun. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sendiri sempat mangkrak 24 tahun pembangunannya semenjak dicanangkan dari tahun 1991.

Masih kata Rano, kini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dibangun kembali dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 dan ditargetkan akan selesai pada Tahun 2022 mendatang. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sendiri dikelola oleh PT Jababeka melalui anak usahanya PT Banten West Java‎ (BWJ).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung memiliki luas lahan 1.500 Hektar dan panjang pantai 13 Kilometer. Kawasan ini dianggap memiliki efek domino positif bagi perekonomian masyarakat sekitar termasuk mempercepat aliran investasi ke Banten. (ucu)

Pilkada Di 2 Daerah Rawan PSU

REAKSI PANDEGLANG-

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Pramono U Tantowi membeberkan jika ada dua daerah yang rawan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada. Kedua daerah itu yakni, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kami melihat ada dua Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan, yang rawan terjadi Pilkada ulang, seperti pada tahun 2011 lalu, karena ada politik uang, mobilisasi massa, penggunaan mobil dinas dan lainnya, kata Pramono kepada wartawan, usai acara Bimbingan tehnik (Bimtek) kepada seluruh Panwaslu se-Banten, di Aula Hotel Marbella Anyer, Selasa 12 Mei 2015 malam.

Untuk itu Bawaslu akan lebih optimal, dan akan bekerjasama dengan pihak berwajib untuk mengawasi jalannya Pilkada di empat wilayah di Banten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang, ungkap Pramono.

Dikatakan Pramono, melihat konfigurasi Pemilukada di Banten tahun ini terdapat beberapa calon incumbent, maka Bawaslu menilai disini ada titik rawan yang bisa menyalahgunakan kewenangannya.

Bimtek ini, diberikan kepada Panwaskada agar tidak kerepotan, dan bisa mengambil sikap tegas terkait pelanggaran yang nanti ditemukan. Apakah hari itu ada yang kampanye yang di luar jadwal, money politik dan lain sebagainya, terangnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Pandeglang, Nana Subana mengaku, hingga kini pihaknya belum bisa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada. Mengingat, untuk perekrutan Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) pun belum dilakukan.

Namun yang pasti lanjut Nana, dengan mengikuti Bimtek berdampak akan lebih fokus untuk mengidentifikasi pelanggaran, menerima laporan dan menangapi pelanggaran, kemudian proses penyelesaian pelanggaran Pemilukada tersebut, ujarnya. (ucu/oji)