2 Miliar Bangun Jembatan Pari Mandalawangi Belum Berpungsi

Pembangunan Jembatan Mandalawangi Tahun Lalu Menelan Anggara Rp 2 miliar

2 Miliar Bangun Jembatan Pari Mandalawangi Belum Berpungsi

REAKSI PANDEGLANG-

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten telah melakukan perbaikan jembatan Mandalawangi sejak 2013. Lebar jembatan ini pada awalnya hanya 3,8 meter dilebarkan menjadi sembilan meter (dua lajur).

Kepala DBMTR Provinsi Banten M. Husni Hasan menambahkan, pembangunan jembatan Mandalawangi tahun lalu menelan anggaran Rp1,8 miliar untuk tiang pancang dan abdomen. Alokasi dananya pun  ditambah  menjadi Rp 2 miliar untuk penyelesaian, jelas Husni, Jembatan Bangangah di Mandalawangi juga dilebarkan menjadi sembilan meter dengan panjang 25 meter. Jembatan Mandalawangi berlokasi di daerah Mandalawangi Kabupaten Pandeglang pada ruas jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin.

Dinas Bina Marga Provinsi Banten dalam hal ini telah menyelesaikan jembatan di dua lokasi dengan penggunaan anggaran tidak sedikit dari APBD Provinsi Banten.

Jembatan Pari dan jembatan Bangangah diruas jalan raya Mandalawangi-Caringin ini masih belum bisa digunakan. Pasalnya masih belum bisa para pengguna jalan menggunakan jembatan tersebut sehingga jika berpapasan kendaraan harus saling mengalah ini terlihat di jembatan Pari Mandalawangi jalur tutup buka.

Dari pantauan Renas, bahwa jembatan yang telah dibangun ini sudah beberapa bulan yang lalu, secara fisik infrastruktur jembatan sudah bisa dilalui oleh para pengendara mengingat jalur ini adalah jalur pariwisata dan setiap minggunya banyak kendaraan yang bertujuan Carita dan sekitarnya menggunakan jalur ini. Kemudian hasil pantauan Renas yang lain juga bahwa jembatan Pari Mandalawangi telah memakan korban jiwa dan luka-luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Pos Raya Provinsi Banten Asep Ucu SN, membenarkan kejadian tersebut sehingga harus dilarikan ke Puskemas terdekat. Jembatan ini memang sudah lama dibangun tetapi sampai hari ini jembatan masih belum bisa dilalui kendaraan dan masih menggunakan jembatan lama sehingga menimbulkan antrian panjang jika musim libur tiba karena jalur ini adalah jalur pariwisata menuju carita.

Kami harap Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Dinas terkait lainnya baik Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera melakukan tindakan supaya kedepan tak lagi ada pemandangan antrian kendaraan di jembatan Pari Mandalawangi. Pinta Asep

Masih kata Sekjen Pos Raya Provinsi Banten, hal ini mengingat agar para pengendara pengguna jalan bisa merasakan kenyamanan. Apalagi anggaran yang digunakan tidak kecil untuk membangun dan melebarkan jembatan di dua lokasi tersebut. Jelas Asep

Di temui terpisah Jaenudin Ketua Pos Raya Provinsi Banten membenarkan bahwa jembatan di dua lokasi tersebut masih belum dapat digunakan. Kami akan dorong ke dinas terkait segera lakukan biar kegiatan perekonomian bisa berjalan lancar. Kata Jaenudin (ucu/oji)

pemprov Banten Nilai Pemkab Pandeglang

Nihil anggaran Pilbup 2015

Reaksi Pandeglang

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera menyiapkan segala hal yang dibutuhkan terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Karena Pemprov menerima informasi, kabarnya kabupaten Pandeglang tidak siap untuk menggelar Pilkada pada tahun ini, hal ini lantaran keterbatasan anggaran.

“Padahal Pemprov Banten akan siap membantu Pemkab dan Pemkot ketika terkendala anggaran untuk tahapan Pilkada.” kata Kurdi Matin Seketertaris Daerah Provinsi Banten, saat di temui diruang kerjanya Jumat 10 April 2015.

Kurdi Matin mengungkapkan, Pemprov sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengenai anggaran Pilkada. Namun nampaknya Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak merespon baik itikad Pemerintah Provinsi Banten.

“Padahal jika Pemkab Pandeglang tidak ikut serta dalam Pilkada serentak, maka dampak buruknya akan berimbas kepada Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemerintah tertinggi di daerah,” jelas Kurdi.

Parahnya lagi, lanjut Kurdi, Pemkab Pandeglang belum sama sekali menyiapkan anggaran untuk Pilbup yang akan dilaksanakan kurang dari 10 bulan tersebut. Sementara di sisi lain tahapan Pilbup sudah harus dilaksanakan pada pertengahan April ini.

Sekda menilai, lambatnya Pemkab Pandeglang dalam merespon ketetapan pemerintah pusat ini, merupakan bagian dari tidak seriusnya sosok Kepala Daerah setempat dalam melaksanakan roda pemerintahan.

“Adapun jika Pemkab Pandeglang tidak siap untuk melaksanakan Pilkada pada tahun ini, maka akan diundur pada tahun 2017 mendatang, dan ini akan menjadi penilaian kurang baik dari Pemerintah Pusat terhadap provinsi Banten,” tegas Kurdi.

Diketahui, Provinsi Banten akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2 Kabupaten dan 2 Kota, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, kota Cilegon dan kota Tanggerang Selatan. (Ucu/Oji)