Dimyati Terbukti Bersalah

Mantan Bupati Pandeglang periode 2005-2010 yang kini duduk sebagai anggota DPR Dimyati Natakusumah dituntut 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ery Ariansyah, F Pakpahan, dan Zainunsyah di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, Kamis (29/4). Dimyati menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap proses pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten sebesar Rp 1,5 miliar.
Menurut JPU, Dimyati terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
Dimyati juga diperintahkan membayar denda senilai Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan. “Terdakwa (Dimyati-red) dengan mantan Kepala BPKD Abdul Munaf turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ery mengungkap, usai rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas perubahan APBD, tanggal 13 September 2006, terdakwa Dimyati mengundang anggota DPRD untuk masuk ke ruang dalam Pendopo Pemkab Pandeglang. Dalam pertemuan itu, Dimyati menjanjikan kepada anggota DPRD satu kotum haji.
Kemudian pada 23 November 2006, dalam rapat perubahan PP 37 Tahun 2006 tentang Protokoler dan Keuangan DPRD ditanyakan kepastian kotum oleh satu anggota DPRD kepada pimpinan rapat. Pertanyaan ini ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua Wadudi Nurhasan dengan menelepon Bupati Dimyati ke nomor 08121244444. “Dalam percakapan ini terdakwa mengatakan kotum akan direalisasikan setelah MoU dengan Bank Jabar. indikasi keterlibatan terdakwa dalam dugaan suap pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang terjadi pada 4 Desember 2006. Dimyati memerintahkan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Abdul Munaf untuk memberikan uang kepada Wadudi Nurhasan (saat itu Wakil Ketua DPRD Pandeglang) sebesar Rp 1,5 miliar untuk dibagikan kepada anggota DPRD Pandeglang. “Perintah ini dilaksanakan Abdul Munaf dengan memerintahkan Bambang YT diikuti Andi Kusnadi dan Fachruroji untuk mencairkan uang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang,setelah uang diterima kemudian diberikan oleh Bambang kepada Abdul Munaf di Hotel Imperial, Tangerang. Setelah itu, uang yang diambil dari dana penguatan modal diberikan Abdul Munaf kepada Wadudi Nurhasan di kamar hotel yang sama. “Semua anggota DPRD menerima uang ini. Khususnya 35 anggota dewan yang datang ke Hotel Imperial dengan jumlah uang yang dibagikan saat itu sebesar Rp 837.500.000,” kata Pakpahan seraya mengatakan total uang yang dibagikan kepada anggota DPRD setelah dipotong dana tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 1,2 miliar. penyampaian tuntutan JPU sebelumnya mengatakan bahwa dana penguatan modal yang bolong ditutupi dari dana bencana alam. Setelah itu, dana tersebut ditutup kembali dari anggaran pembinaan pegawai tahun 2007. “Dari uraian fakta di atas, yang memberatkan terdakwa menyangkal semua fakta dan menyuruh Abdul Munaf untuk mengambil uang, sementara anggaran Pemkab sedang defisit.)***

Koalisi Pandeglang Bersatu Uji Balonbup

PANDEGLANG – Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Pandeglang Bersatu (KPB) melakukan bedah visi misi bakal calon bupati (balonbup) dan bakal calon wakil bupati (balonwabup) Pandeglang di sebuah rumah makan di Majasari, Pandeglang, Rabu (21/4).

Acara itu dihadiri pengurus parpol koalisi yakni PPRN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPPI, dan PKPB. Bila dijumlah, kelima partai itu mengantongi sembilan kursi di DPRD atau bisa mengusung calon bupati/wakil bupati sendiri. Saat ini, KPB mengantongi empat balonbup yakni Yunadi Syahroni (Kepala dinas Sosial Banten), Erwan Kurtubi (Bupati Pandeglang), Adang Sopandi (Anggota DPRD Banten), dan Sopian Rosada (Pengusaha Pandeglang). Pada hari pertama, Rabu (21/4), kandidat yang memenuhi undangan KPB untuk memaparkan visi misi hanya Yunadi Syahroni, meski molor dari waktu yang telah ditetapkan. Sementara Erwan Kurtubi tak bisa hadir. Untuk hari kedua Kamis (22/4), dijadwalkan dua kandidat lainnya, yakni Adang Sopandi dan Sopian Rosada. Sebagai panelis pada bedah visi misi itu adalah pengurus partai dan peserta yang hadir. Mereka melakukan tanya jawab dengan balonbup. Ketua Tim Verifikasi Penjaringan Balonbup dari Partai Gerindra Asep Ucu SN mengatakan, bila calon tak hadir pada bedah visi misi maka dianggap mengundurkan diri. Dia juga menjelaskan bahwa jadwal yang telah ditetapkan tim bisa berubah sesuai keinginan calon atau disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. “Yang jelas semua calon harus melakukan bedah visi misi pada dua hari yang telah ditetapkan itu. Nah untuk hari terakhir, kami beri waktu hingga Kamis (22/4) pukul 17.00 WIB,” ujarnya. (adj)

Negara Kerajaan........Yang Mendominasi dalam kepemimpinan

Usai runtuhnya masa orde baru kita berbondong-bondong menuntut desentralisasi, baik kekuasaan maupun kue pembangunan. Kini setelah otonomi daerah diberlakukan Indonesia bak kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh raja dan ratu!.

Kerajaan disini memang tak seperti dalam bayangan atau seperti cerita-cerita dongeng yang pernah kita dengar. Tak pula kita dengar kalimat paduka raja atau ratu, permaisuri, pewaris tahta, dayang-dayang, hulubalang, dan lain sebagainya. Tak ada gedung-gedung yang berbentuk istana yang dikelilingi tembok-tembok tinggi dengan pengawal yang hilir mudik dan berjaga di pos penjagaan dari atas menara. Tidak, tidak seperti itu gambaran kerajaan di Indonesia saat ini. Ia tampil dalam bentuk yang jauh lebih modern, tak perlu kita membungkuk ketika bertemu raja, tak pula kaki yang beringsut sambil jongkok saat menghadap raja atau hendak pamit.

Kerajaan-kerajaan itu tampil dari sistem demokrasi yang yang kita anut, baik disadari ataupun tidak. Otonomi daerah jadi pintu masuk untuk membentuk sistem kerajaan tersebut, walaupun perumusnya sebenarnya tak bermaksud mengarahkannya kesana. Tapi pada kenyataannya itulah yang kini sedang terjadi dan kita hadapi.

Mereka raja yang berasal dari beragam partai politik yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, satu daerah bisa dipimpin oleh raja yang begitu powerfull karena mampu mensinergikan potensi yang dimiliki (partai politik) dengan kekutan penyeimbang yang doyan voting memvoting ketika urusan mengambil keputusan buat daerah tersebut (DPRD). Ada juga yang sebaliknya kekuatannya teramputasi oleh kebrengsekan kekuatan penyeimbang!.

Sama seperti cerita-cerita dongeng yang pernah kita dengar, ada raja yang lalim lagi durjana tapi berwajah malaikat, ada juga raja yang baik hati dan bisa mengayomi rakyatnya. Tentu akibat dari sistem yang melahirkan raja-raja kecil tersebut harus kita terima sebagai sebuah konsekuensi pembelajaran demokrasi, dan tentunya dapat kita evaluasi kembali jika diperlukan.

Satu hal yang harus dicermati adalah otonomi daerah yang cenderung kebablasan ini malah menghasilkan Indonesia yang makin amburadul dari sisi pengendalian kebijakan pusat terhadap daerah (tentu pada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat), oleh karena desentralisasi. Karena kepala daerah tersebut hanya bertanggung-jawab dihadapan DPRD sepenuhnya bukan lagi seperti masa orde baru, jika presiden mau mencopot kepala daerah  bisa dengan ‘jentikan jari” maka usai sudah masa kekuasaan kepala daerah tersebut.

Bila dicermati orang-orang yang duduk dalam birokrasi disistem otonomi daerah yang bak kerajaan tersebut oleh mereka-mereka yang masih bertalian darah atau dari kelompok kepentingan sang kepala daerah. Terkadang mengabaikan sisi profesionalitas.

” Jangan kaget jika diakhir masa jabatan ” sang raja ” banyak yang masuk dalam bui oleh karena adanya penyelewengan diperiode kekuasaannya”

Indonesia Butuh Pemimpin

Bila kata padanan kata dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), antara diktator dan egaliter maka akan ditemukan makna kata yang saling bertolak belakang. Rasanya tak mungkin ada pemimpin yang berlaku diktator dan egaliter secara bersamaan?

Kenapa saya bilang Indonesia butuh diktator yang egaliter?, karena melihat perjalanan bangsa ini setelah sekian lama merdeka tak juga menemukan format pemimpin yang bisa diharapkan membawa bangsa ini pada kejayaannya, apalagi akhir-akhir ini terasa begitu terang-benderangnya kejahatan demi kejahatan dilakukan dan terjadi menimpa kehidupan bangsa ini.

Seolah bangsa ini tidak lagi memiliki pemimpin yang menjadi pusat kelola dan pusat tanggung-jawab dalam mengarahkan roda negeri. Hampir disemua level birokrasi yang menjadi benteng pertahanan untuk mensuplai birokrat yang mau bekerja untuk negeri ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dihentakan oleh kasus-kasus malpraktek dalam menjalankan fungsinya.

Silih berganti, timbul tenggelam, riuh rendah kejahatan demi kejahatan birokrasi yang notabene melukai amanat yang telah diberikan rakyat untuk mengelola negeri ini dengan baik. Tak  ada ketuntasan terhadap masalah-masalah yang telah dilempar kepublik, semua berlalu seiring berjalannya waktu, kalaupun dikatakan masih dalam proses tentu proses yang dilakukan teramat sangat lamban oleh sebab publik tak lagi menyorotinya.

Belum usai satu permasalahan, rakyat kembali disuguhkan permasalahan baru yang tak kalah hebohnya. Belum lagi bencana demi bencana yang silih berganti menghampiri negeri ini, yang tentu saja tidak terlepas dari perilaku yang telah dipertontonkan anak negeri yang tidak bertanggung-jawab, serta orang-orang yang hanya berdiam diri saja melihat kerusakan demi kerusakan yang terjadi.

Dalam menghadapi problematika bangsa ini, tak pelak lagi kita membutuhkan sikap pemimpin yang “diktator” dalam tataran kebijakan yang berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan rakyat, bukan pemimpin yang sering mengeluh dan sibuk dengan pencitraan diri. Disaat bersamaan pemimpin yang diktator tersebut mampu menghadirkan sikap “egaliter” kepada rakyatnya. Artinya ia sanggup menyatukan seruan-seruannya untuk hidup dalam keprihatinan dalam realitas kehidupannya.

Mangan ora mangan sing penting kumpul, atau kalau tak mampu mendahulukan “menderita” sebelum rakyatnya serta kenyang setelah rakyatnya kenyang, paling tidak pemimpin tersebut bisa menunjukan bahwa ia tidak hidup dalam kemewahan.

Dengan demikian seluruh aparat yang ada dibawahnya bisa dikendalikan secara maksimal, sehingga akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan negeri ini. Sehingga diharapkan akan mengahdirkan Indonesia yang jauh lebih bermartabat dan sejahtera.

“Lalu adakah sosok pemimpin yang “diktator” dan “egaliter” sekaligus diantara dua ratus juta lebih penduduk negeri yang kaya raya ini?”

Jelang Paripurna,Prabowo Kumpulkan Fraksi dan Kader Gerindra Se-Indonesia.

Jelang paripurna hak angket, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan seluruh anggota Fraksi Gerindra dan Kader Gerindra se-Indonesia di Hambalang, Bogor. 

Ada apa?

“Bukan karena isu century. Pertemuan ini dalam rangka pelatihan Kader Partai Gerindra se-Indonesia. Memang sudah direncanakan sejak lama,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Asrian Mirza.

Asrian menjelaskan pelatihan ini akan berlangsung pada Sabtu hingga Minggu besok. Menurutnya sebagai partai baru, tentunya pelatihan kader diperlukan. Lagipula kebijakan Partai Gerindra memang akan lebih banyak melakukan konsolidasi internal hingga tahun 2012 mendatang.

Rencananya, usai pelatihan, Gerindra akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Minggu (28/2). Rakornas akan digelar di Hotel Sahid, Jakarta mulai pukul 19.00 WIB.

“Mungkin akan disinggung soal Century. Tapi lebih banyak akan dibicarakan soal bagaimana langkah Gerindra ke depan.*

Indonesia Macan Korup di Asia

Hasil survei itu menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10.

Indonesia, salah satu bintang emerging markets tahun lalu ternyata merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi pada pelaku bisnis.

Ini adalah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong.

PERC menilai korupsi yang telah merajalela di semua level justru menjadi penghambat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas memerangi korupsi, terutama terhambat oleh politisasi isu dari pihak-pihak yang merasa terancam.

"Korupsi telah menjadi beban, dan dipakai orang yang korup untuk melindungi diri mereka sendiri dan menahan reformasi," katanya.

Hasil survei itu menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69.

Responden survei berjumlah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.

Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Kemudian diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Mereka semua termasuk negara paling korup dalam survei, selain Singapura.

Survei ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai tingkat kepemimpinan politik dan layanan sipil. Ini juga melihat bagaimana korupsi dianggap berpengaruh pada lingkungan bisnis secara menyeluruh, serta seberapa jauh perusahaan mengatasi masalah internal dan eksternal ketika berhadapan dengan situasi tersebut.(*)

Mempidana Pelaku Nikah Siri atau Pelacuran?

Nikah siri menjadi fokus perhatian dalam dua pekan terakhir. Meski belum menyaingi "kepopuleran" Pansus Hak Angket Bank Century yang masa kerjanya tinggal dua pekan lagi polemik nikah siri melibatkan banyak pihak. Mulai Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, Mahkamah Konsitusi, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama hingga sejumlah pimpinan Pondok Pesantren.

Bermula dari materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan. Dalam rancangan ini, terdapat klausul tentang pemberian sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. Ada apa gerangan dengan nikah siri?

Nikah siri, menurut Majelis Ulama Indonesia adalah nikah di bawah tangan dan tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Nikah siri, menurut ajaran Islam, hukumnya sah dan tidak haram. Meski demikian, ada syaratnya: ada dua saksi dari kedua belah pihak, dikukuhkan penghulu, ada mempelai laki-laki dan perempuan, serta mengucapkan ijab-kabul.

Karena tidak tercatat dalam administrasi pemerintah, alias kantor urusan agama (KUA), pemerintah melalui Kementerian Agama, mengkhawatirkan soal kepastian hukum ini terhadap anak-anak yang dilahirkan dan nasib istri jika terjadi perceraian atau akibat lain. "Jika perceraian tanpa kepastian hukum, akan menimbulkan dampak sosial yang luar  biasa, terutama bagi anak-anak hasil pernikahan siri," jelas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nazaruddin Umar.

Kekhawatiran itu kemudian dijawab dengan "menyelipkan" sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri ke dalam RUU tadi. Sebuah pasal dari RUU menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda maksimal Rp 6 juta atau hukuman paling lama enam bulan penjara.

Karena adanya sanksi pidana, polemik pun bersiliweran. Muncul pertanyaan, mengapa nikah siri yang menurut agama (Islam) diperbolehkan, tapi oleh pemerintah pelakunya justru dikenai sanksi pidana?

Komnas Perempuan, melalui komisionernya, Kiai Haji Husein Muhammad menyatakan, sanksi pidana diperlukan karena nikah siri bertentangan dengan ajaran Islam. Alasannya, Islam justru harus melindungi perempuan, sementara nikah siri malah merugikan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. secara pribadi bukan sekadar mendukung pemberian sanksi pidana. Mahfud bahkan melarang pernikahan siri, karena hanya diperlakukan sebagai pelampiasan nafsu seksual belaka. "Pelarangan nikah siri dan pemberian sanksi pidana merupakan wujud perlindungan akibat buruk pada korban-korbannya," terang Mahfud.

Pihak Komnas HAM menentangnya. Ketuanya, Ifdhal Kasim mengingatkan, pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi warga negara. Pengaturan formalitas perkawinan yang berlebihan, bisa dikategorikan satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dilakukan negara. Jika kemudian alasannya untuk melindungi perempuan dan anak-anak karena pernikahan siri tidak tercatat dalam administrasi pemerintah Ifdhal punya saran: "Legalkan pernikahan siri dengan melakukan pencatatan, bukan menonjolkan sanksinya."

Polemik bisa lebih panjang lagi manakala pemerintah mengurus pernikahan siri yang jelas-jelas diakui agama. Seperti kata Yunahar Ilyas, seorang Pengurus Pusat Muhammadiyah: "Sanksi bagi pelaku nikah siri sudah terlalu jauh. Kalau mau mempidanakan, pidanakan dulu pelaku pelacuran perzinaan, kumpul kebo, yang jelas-jelas haram hukumnya."

Ahmad Bagdja, ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpendapat senada. Jika pelaku nikah siri dipidanakan, ia khawatir, hal itu justru akan menyuburkan praktik 'kumpul kebo'. "Sangat tidak logis nikah siri dihukum. Seks bebas dan kumpul kebo dianggap bagian dari hak asasi manusia, karena suka sama suka," ingat Bagdja.

Dari polemik yang berkembang, persoalannya sebetulnya bukan pada nikah siri, tapi akibat yang ditimbulkan. Jika pernikahan siri gagal di tengah jalan, anak-anak sebagai buah perkawinan dikhawatirkan kehilangan hak dan tidak punya kekuatan hukum untuk mendapatkan nafkah maupun warisan.

Kekhawatiran itu dinilai K.H. Mutawakkil berlebihan. Menurut ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur ini, pernikahan secara siri juga melindungi hak anak dan perempuan atau istri. Meski tidak masuk dalam administrasi pemerintah, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga berhak mendapat warisan, sesuai hukum waris.

Kalau demikian persoalannya, pemerintah tidak perlu menempuh jalan pintas yang dinilai bertentangan: mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Nikah siri tentu lebih baik dibanding tindakan kumpul kebo dan perzinaan, yang bertentangan dengan hukum agama maupun hukum positif. "Nikah siri juga menjadi satu cara menghindari perzinahan dan kumpul kebo," papar Mutawakkil mengingatkan.

Soal risiko mengorbankan anak-anak dan kaum perempuan, tentu bukan hanya akibat nikah siri saja. Pernikahan tercatat sekalipun, baik yang berakhir perceraian maupun bukan, juga sering mengorbankan anak-anak dan perempuan. Khususnya, manakala hak-hak mereka juga tidak bisa terlindungi.

Mengapa misalnya pemerintah tidak menempuh jalan melegalkan nikah siri dengan melakukan pencatatan di KUA, sebagaimana disarankan Komnas HAM? Atau bukan hukumannya yang ditonjolkan, tapi menyosialisasikan kepada masyarakat agar menghindari nikah siri, tapi melakukan nikah dengan melaporkan ke KUA.

Sudah seyogyanya pemerintah tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah kehidupan pribadi warga negara. Cukup banyak masalah yang perlu ditangani segera, terkait perkawinan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan, kini terpaksa mencari nafkah di jalanan, karena tidak ada sumber penghasilan yang bisa diperoleh orangtua mereka. Atau, orangtua yang terpaksa menjual bayi baik yang masik dalam kandungan maupun yang sudah dilahirkan karena tidak mampu menanggung biaya hidup yang makin tak terjangkau.

Atau, energi untuk membahas pemidanaan terhadap pelaku nikah siri ini dialihkan kepada kepentingan yang lebih mendesak. Misalnya, mengatasi maraknya pelacuran dan perzinaan, yang sebagian juga menghasilkan anak-anak tanpa diketahui bapaknya. Bahkan di Batam, Kepulauan Riau, para pelacur rencananya akan dikenai pajak 10 persen dari penghasilan mereka. Ini bagai menegaskan, pemerintah hendak melegalkan pelacuran, tapi kemudian melarang pernikahan yang jelas-jelas dihalalkan dalam ajaran Islam.

Tentu pemerintah lebih bijak memilih, tanpa mengabaikan keyakinan umat beragama.

KOALISI PENYAKITAN

HASIL Rapat Paripurna DPR tentang Angket Century menegaskan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas didukung koalisi yang penyakitan. Besar di permukaan, tetapi rapuh di dalam.

Besar karena koalisi yang meliputi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menguasai 75% kursi parlemen.

Rapuh karena dalam voting Rapat Paripurna Angket Century, Rabu (3/3), pemerintahan Presiden Yudhoyono kalah telak 60,5% akibat tidak dibela pilar-pilar pendukung koalisinya sendiri. Partai Golkar, PKS, dan PPP pada voting itu terang-terangan bersikap menyalahkan bailout. Hanya dua mitra koalisi yang tetap menunjukkan jati diri sebagai mitra koalisi, yaitu PKB dan PAN. Kasus Century itu lagi-lagi memperlihatkan betapa Presiden yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh lebih dari 60% suara ternyata tidak berdaya menghadapi serangan parlemen. Dan ironisnya, itu dilakukan oleh mitra-mitra koalisinya sendiri.

Jelas ada ketidaksetiaan di situ. Bahkan, ada pengkhianatan di situ. Dan itulah pengkhianatan yang dilakukan dari depan dan terbuka. Tidak ada yang menikam dari belakang sebab keputusan di DPR diambil dengan voting yang terbuka, yang disiarkan langsung oleh televisi. Dengan kata lain, pengkhianatan terhadap koalisi itu dilakukan dengan disaksikan rakyat yang diwakili. Sebuah langkah politik yang sangat penting untuk mengambil hati konstituen, mumpung ada kesempatan. Semacam mencuri start untuk Pemilu 2014. Bukankah ada moralitas politik di situ, yaitu kebenaran menyangkut kasus bailout harus ditegakkan, sekalipun dengan imoralitas pengkhianatan terhadap koalisi.

Diakui atau tidak, kasus Century menempatkan Presiden Yudhoyono dalam dilema besar. Yakni harus memilih antara mempertahankan dan meneruskan koalisi yang rapuh itu hingga akhir masa pemerintahannya atau merekonstruksi ulang format koalisi. Kedua pilihan itu memiliki konsekuensi politik yang sama-sama pahit.

Meneruskan format koalisi berarti harus siap menanggung kembali ketidaksetiaan mitra-mitra koalisi. Merekonstruksi ulang sama saja bersiap-siap dihajar mitra koalisi yang tidak dilibatkan kembali.

Padahal, jalan masih panjang. Kabinet Indonesia Bersatu II baru berusia empat bulan. Masih ada sisa empat tahun lebih yang harus ditempuh untuk menuntaskan masa pemerintahan. Keputusan sepenuhnya di tangan Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono harus berani mengambil keputusan terbaik demi stabilitas serta kepentingan bangsa dan negara. Ia memiliki hak prerogatif menata ulang kabinet dan membersihkan penyakit koalisi.

Bila tidak, sepanjang masa pemerintahannya ia akan dihantui kerapuhan kekuatan penyokong di parlemen dan terjebak pada politik transaksional. (*)

Bila Terjadi Reshuffle, PKS Paling Terancam

Bila akhirnya Presiden SBY melakukan reshuffle sebagai buntut 'pembelotan' mitra koalisi dalam rapat paripurna DPR tentang kasus Century, maka PKS yang paling berpeluang. Tapi nasib Partai Golkar di kabinet dan koalisi justru sebaliknya.

"Kalau ada reshuffle, kemungkinan besar yang akan dikorbankan adalah PKS," analisa Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia (LSI).

Kepada wartawan yang mencegatnya usai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (6/3/2010), Burhanudin menyatakan bahwa ada kejengkelan terpendam politisi PD terhadap sejawatnya dari PKS. Periode lalu PD juga berkoalisi dengan PKS dan kala itu PKS juga membuat 'ulah' sehingga komitmennya sempat dipertanyakan.

"PD menilai PKS ini paling banyak pembangkangannya. Dulu ada kasus impor beras, kenaikan harga BBM dan sekarang soal Century itu," jelasnya.

Peluang terdepak dari keanggotaan koalisi dan kebersamaan dalam kabinet juga dihadapi oleh PPP karena fraksinya mendadak berubah haluan di detik terakhir. Sementara PAN yang bersikap mendua menurutnya cukup aman dan ini dibuktikan dengan permintaan 'meninjau' ulang keterwakilan PAN di kabinet.

"Saya kira dari seluruh anggota koalisi PKS yang paling terancam. Politisi PD pasti berpikir PKS sudah diberi 4 kursi menteri kok sikapnya begitu," sambung Burhanudin.

Lalu bagaimana dengan Golkar yang fraksi dalam voting paripurna DPR juga memilih opsi C dari usulan rekomendasi Pansus Century?"Posisi tawar Golkar jauh di atas PKS dilihat dari jumlah kursi di DPR dan kemampuan politisi mereka. Golkar kemungkinan selamat," jawab Burhanudin.

Faktor lain yang diyakininya mengamankan posisi Golkar adalah budaya Golkar untuk tidak menjadi oposisi. Buktinya adalah pidato politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (5/3) yang Burhanudin nilai bertujuan untuk meredam gejolak di internal Golkar.

"Ical berusaha cooling down, dia ngak punya nyali menantang SBY. Golkar tak pernah beroposisi, sebab oposisi mengancam kepentingan kepentingan politik dan ekonominya elit Golkar. Elit mereka di daerah ikut terancam karena banyak yang menjadi Bupati dan Gubernur," jelas Burhanudin panjang lebar.(*)

Skandal Siasat Century

KERUMITAN paling krusial dari Pansus Angket Century adalah soal penyebutan nama. Pemerintah gencar melobi agar kesimpulan akhir pansus tidak menyebut nama para pejabat yang dianggap bertanggung jawab terhadap skandal pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

Kerumitan itulah yang menyebabkan pembacaan sikap fraksi ditunda. Dari semula kemarin malam diundur sampai siang hari ini. Rupanya Partai Demokrat belum mampu meyakinkan beberapa fraksi--terutama Golkar dan PKS-agar bersepakat bahwa skandal Century adalah skandal tanpa pelaku.
Sembilan anggota DPR yang dikenal sebagai inisiator Pansus Century mulai frustrasi. Lobi pemerintah yang gencar telah berhasil membelokkan sikap sejumlah partai yang semula ngotot dengan kejahatan dengan pelaku menjadi kejahatan anonim. Mereka terpaksa melobi tokoh-tokoh terkemuka dan berpengaruh agar mengingatkan para ketua partai untuk tidak mencoreng arang di muka sendiri.

Para inisiator memang pantas resah. Mereka boleh saja ngotot di sidang angket Century, tetapi praktik politik berbicara lain. Penentuan sikap akhir ada di tangan para ketua partai yang tidak pernah terlibat langsung dalam persidangan dan perdebatan. Aneh bin ajaib bila logika dan power politik sengaja menyesatkan publik untuk mengakui kejahatan anonim. Dengan logika apa pun, sulit diterima bila sebuah skandal hanya menghadirkan akibat tanpa pelaku. Di mana-mana dan dalam kejahatan apa pun selalu hadir yang namanya pelaku. Hanya di Indonesia kita digiring untuk mengakui kejahatan tanpa nama itu.

Sebuah kejahatan, entah skandal entah penyelewengan, pasti ada orang yang bertanggung jawab. Bila power politik didayagunakan untuk melumpuhkan logika yang sangat substansial dan asasi seperti ini, itulah pengungkapan skandal dengan melahirkan skandal baru. Dan itu rupanya sangat khas dalam praktik bernegara di Indonesia.

Skandal atau kejahatan yang dipaksakan dengan berbagai macam cara untuk menjadi anonim adalah wujud dari hilangnya rasa tanggung jawab dari para penyelenggara negara. Demi dan dalam situasi tertentu tanggung jawab bisa dilempar ke mana-mana.

Ada institusi yang dianggap sakral sehingga kejahatan yang melekat pada institusi dilempar menjadi kejahatan oknum. Tetapi ketika ada orang atau pejabat yang disanjung, kejahatan apa pun yang menjadi tanggung jawabnya dibelokkan menjadi kejahatan institusional. Logika berpikir politik dan elite politik seperti inilah yang menjadi sumber segala manipulasi yang kian subur. Semakin kita berteriak tentang perang terhadap korupsi dan kejahatan apa pun, semakin kita menyaksikan maraknya kejahatan yang hendak kita perangi. Karena negara dikelola dengan power dan semangat persiasatan untuk mengubur yang substansial dan memamerkan yang artifisial.

Dalam sidang-sidang pansus yang menyita perhatian publik, nama Boediono--mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi wakil presiden-dan Sri Mulyani-mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang kini menjadi Menteri Keuangan--gencar disebut dan disorot. Kedua nama itulah yang sekarang diupayakan untuk tidak disebut.

Skandal yang harus dibungkus pelakunya sama dengan kentut. Baunya menyengat ke mana-mana, tapi tidak boleh tahu dari mana asalnya.(*)

Angkat topi buat kinerja pansus DPR

PESIMISME dapat menjadi daya dobrak yang dahsyat. Kesangsian bisa menjadi energi yang memacu motivasi. Dan prestasi mungkin saja lahir dari rahim keraguan.

Itulah yang terjadi dengan Pansus Angket Bank Century. Meski usul Angket Century ditandatangani 503 anggota DPR--jumlah terbesar pengusul hak angket--publik tetap saja bimbang. Kebimbangan kian menjadi setelah Idrus Marham, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Sekjen DPP Golkar, terpilih menjadi ketua pansus.

Publik pantas bimbang. Puluhan hak angket DPR sebelumnya kandas di tengah jalan karena kental dengan aroma transaksional. Sebut saja contoh terakhir Pansus Angket BBM yang dipimpin Zulkifli Hasan (F-PAN). Pansus itu lenyap tanpa jejak dan ternoda isu gratifikasi. Tetapi Pansus Angket Century yang berakhir Rabu (3/3) malam membalikkan semua anggapan buruk tentang DPR. Inilah satu-satunya pansus yang bisa bekerja tanpa masuk angin hingga palu terakhir diketok. Di tengah badai lobi yang tak putus-putus, tekan menekan, teror meneror, ancam mengancam, anggota pansus tetap segar, bugar dan tegar.

Banyak hal bisa ditimba dari 60 hari perjalanan pansus. Kerja pansus yang terbuka, liputan pers yang luas terutama melalui televisi hingga masuk ke ruang-ruang privat, membuat semuanya menjadi terang benderang.

Sikap kritis anak-anak muda seperti Andi Rahmat (F-PKS), Maruarar Sirait (F-PDI), Romahurmuziy (F-PPP), Akbar Faisal (F-Hanura) dan sejumlah nama lain, telah menjadi inspirasi sekaligus mengubah citra dewan. Melalui sikap kritis mereka itu, publik telah membuat kesimpulan masing-masing atas skandal Century.

Karena itu, adalah tindakan bunuh diri jika partai mendorong fraksi untuk mengambil sikap berbeda dengan sikap yang muncul selama pansus bekerja. Konyol jika partai hanya ingin mempertahankan tiga atau empat kursi menteri di kabinet kemudian mengorbankan jutaan suara konstituen. Dan kebenaran yang bersemayam di hati nurani publik pun ditegakkan. Melalui voting yang terbuka, 60,5% suara di DPR memilih opsi C, yaitu kebijakan bailout Century dan aliran dana diduga terdapat penyimpangan sehingga diserahkan kepada proses hukum.

Fraksi-fraksi mayoritas telah menunjukkan sikap yang konsisten. Mereka memberi pelajaran bahwa suara rakyat di atas segalanya dan tidak bisa dibarter dengan kursi menteri atau pun tawaran fulus. Koalisi haruslah bermakna perhimpunan untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan persekongkolan untuk menyembunyikan kebusukan.

Pansus Angket Century membangkitkan optimisme kita bahwa sebuah generasi baru telah lahir di DPR. Generasi baru itu bisa diharapkan mengubah citra parlemen yang sudah terlampau lama terbenam dalam praktik-praktik transaksi kelam. Kita juga menghargai sikap anggota Dewan yang lebih mengutamakan kebenaran dan nuraninya meski harus berbeda pandangan dengan fraksi. Anggota F-KB, Lily Wahid tentu siap dicopot saat memilih mengabdi pada kebenaran yang diyakininya. Apalagi dia termasuk sembilan inisiator Angket Century, namun oleh fraksinya dia tidak dijadikan anggota pansus.

Setelah lama anak bangsa ini kehilangan hormat terhadap DPR, sekarang kita boleh angkat topi kembali.(*)

Hakekat dan Tujuan UU Keamanan Nasional

SISTEM keamanan nasional merupakan salah satu bagian dari sistem nasional yang dibangun untuk mencapai tujuan nasional di bidang keamanan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Secara akademik, keamanan dipandang sebagai konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi keselamatan insani.

Konsepsi pertahanan keamanan harus mampu melihat lingkup pertahanan keamanan negara secara utuh dan komprehensif yang mencakup antara:

1.   kondisi obyektif bangsa dan negara saat ini; 

2. nilai budaya bangsa yang merupakan perpaduan dari ciri budaya maupun pengaruh empirik sejarah bangsa; 

3.  kepentingan untuk mampu merespons tantangan masa depan; dan 

4. lebih memberikan perhatian kepada ciri orientasi ke masa depan (outward looking) sebagai imbangan terhadap orientasi orientasi ke masa lalu (inward looking).

UU tentang Keamanan Nasional harus mengatur sistem keamanan nasional, operasionalisasi sistem pertahanan dan keamanan, juga penanganan kondisi krisis. Oleh karena itu harus juga membahas hal-hal seperti:

* Kebijakan penggunaan kekuatan,

* Tanggung jawab sesuai peran dan fungsi lembaga,

* Kerjasma dengan instansi lain, dan

* Fungsi sektoral dan teknis.

Setiap intrumen negara (termasuk aktor keamanan) mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat langsung bergerak mengatasi keadaan tersebut. Selain itu dalam UU Keamanan Nasional, mempertimbangkan:

* Mengamankan kepentingan dan tujuan nasional serta mendukung kebijakan strategis nasional,

* Menjadi payung hukum bagi instrumen-instrumen negara,

* Mengatur hubungan dan koordinasi antar institusi negara,

* Mengatur hubungan sipil-militer dalam masalah keamanan nasional, dan

* Mengatur keterlibatan luar negeri dalam permasalahan kemananan nasional.

Edy Prasetyono dalam salah satu tulisannya menyampaikan bahwa keamanan nasional sering dilihat dari tiga pandangan yaitu pertama, issue atau threat-based national security yang melihat keamanan nasional dari masalah-masalah atau ancaman-ancaman apa yang sedang atau diproyeksikan akan mengancam pencapaian tujuan nasional, misalnya krisis ekonomi, gangguan separatisme dan pemberontakan bersenjata, dan sebagainya.

Kedua, keamanan nasional juga bisa dilihat dari perspektif interest-based national security yaitu kepentingan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan nasional tersebut, misalnya mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, melindungi demokrasi dan pluralisme, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, keamanan nasional dilihat dari aspek apa yang harus dilindungi, misalnya pertahanan negara, ketertiban umum, keamanan insani (individual).

Langkah Paripurna Mengobati Hati Rakyat Indonesia

Akhirnya DPR  memutuskan kebijakan pemberian FPJP dan PMS untuk menyelamatkan Bank Century sebagai kebijakan bermasalah. Keputusan ini setelah dalam pemungutan suara, pemilih opsi C mengungguli pemilih opsi A.Hasil akhir pemungutan suara, pemilih opsi C yang mengatakan kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya bermasalah sebanyak 325 orang. Sementara yang kontra, yakni yang menganggap kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan perekonomian nasional hanya didukung 212 suara.

Hasil ini tidak jauh beda dengan pandangan akhir fraksi di awal paripurna. Pada saat itu 5 fraksi yakni FPG, FPDIP, FPKS, F-Gerindra, dan F-Hanura secara tegas menyebut memilih opsi C. 

Berikut perolehan suara selengkapnya yang dilakukan melalui voting terbuka:

Opsi A (Bailout (FPJP dan PMS) tidak bersalah)

Partai Demokrat: 148
Partai Golkar: 0
PDIP= 0
PKS = 0
PAN = 39
PPP= 0
PKB= 25
Gerindra: 0
Hanura: 0

Total: 212 suara

Opsi C (Bailout (FPJP dan PMS) bermasalah)

Partai Demokrat: 0
Partai Golkar: 104
PDIP= 90
PKS = 56
PAN = 0
PPP= 32
PKB= 1
Gerindra: 25
Hanura: 17

Total: 325 suara

Tidak ada satu pun anggota DPR yang memilih abstain. Sementara itu, dua orang dari Fraksi Partai Golkar tidak hadir, 4 orang dari FPDIP tidak hadir, 7 anggota FPAN tidak hadir, 6 anggota FPPP tidak hadir, dan 1 orang dari Gerindra tidak hadir.

ADA APA DENGAN SBY ?

Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Sby, bukan hanya "melorot" popularitasnya di mata rakyat, namun dengan adanya pengakuan jujur tentang "tanggungjawab" nya selaku Kepala Negara atas kasus bail-out dana Bank Century, terkesan semakin memperjelas bagaimana sesungguhnya sosok Presiden NKRI ini. Sby yang sekarang sedang menakhkodai negeri tercinta untuk periode lima tahun yang kedua, memang tatkala tampil untuk pertama kali di panggung politik, dikenal sebagai sosok yang perlu dikasihani karena seolah-olah didzolimi, bersih, jujur, amanah dan bersahaja. Sby dikenal sebagai pensiunan jendral yang senang bergulat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sejak diketentaraanpun Sby sering dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri. Bahkan beberapa tahun sebelum dirinya menjadi Presiden, Sby mampu menyabet gelar doktor ekonomi pertanian dari IPB. Sby pun dikenal sebagai pencinta seni. Buktinya sudah banyak album lagu yang ditulis dan dirilis ke masyarakat. Pertanyaannya adalah mengapa sekarang popularitasnya menjadi menurun ? Mengapa sekelompok suporter Persitara dengan mengendarai 3 mobil metro mini dan 1 bis mayasari yang sedang menuju stadion Kuningan secara spontan melempari iring-iringan mobil kepresidenan yang melaju di depannya ? Dan kenapa pula masyarakat menjadi kurang tertarik lagi terhadap apa-apa yang disampaikan oleh seorang Presidennya ?

Banyak analisis yang dapat diungkap mengapa hal yang demikian dapat terjadi ? Bisa saja karena ada anggapan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dijalankan selama ini dinilai kurang berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga hati nurani rakyat menjadi tersakiti. Sebagai contoh, ketika harga beras merangkak naik, ternyata Pemerintah santai-santai saja dan tidak sigap dalam mencari jalan keluarnya. Pemerintah ketika itu malah sibuk "berargumen" soal harga mobil mewah bagi para pejabat negara atau malah terlena dengan rencana membeli pesawat kepresidenan senilai 700 Milyar rupiah. Di mata rakyat harga mobil 1,3 Milyar atau pesawat udara 700 Milyar milyar itu cukup mencengangkan. Bagi para penerima manfaat program raskin misalnya, daya beli untuk menebus beras sejumlah 15 Kg dengan harga Rp. 1.600,-/Kg atau sekitar Rp. 24.000,- hampir tidak ada. Akibatnya beras raskin itupun dibagi rata dan dikenal dengan istilah "Rasta". Yang lebih memilukan adalah ketika bangsa ini sedang prihatin dan sebagian besar masyarakat sedang kelimpungan karena daya beli ekonomi yang makin lemah, tiba-tiba keluar Keputusan Pemerintah yang mengumumkan tentang kenaikan gaji pejabat negara. Padahal, dengan keadaan "gaji" yang diterimanya selama ini, para pejabat negara itu jelas sudah berkecukupan. Rumah gratis. Mobil cuma-cuma. Listrik, ledeng, telepon, makan, keamanan, ajudan, dan lain-lain sudah disediakan dan dibayar oleh negara. Jadi, lain cerita bila Pemerintah memiliki semangat untuk meningkatkan pendapatan petani yang selama ini hanya Rp. 540.000 perbulan menjadi Rp. 1.500.000 perbulan. Akibatnya wajar jika kemudian banyak pihak yang menuding bahwa dalam kepemimpinan 100 harinya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, seolah-olah sedang terjangkit "autis politik". Asyik sendiri dan tidak hirau dengan orang-orang yang berada di sekeliling nya. Para pejabat lupa bahwa di ujung desa - desa ada retakan-retakan tanah yang dapat melahirkan longsor ketika curah hujan sangat tinggi. Para pengambil kebijakan tampak tidak "paham" ketika di sebuah kampung ada anak bangsa yang makan nasi aking. Tak kalah pentingnya untuk disampaikan, ternyata fenomena-fenomena kehidupan yang mengenaskan tersebut, seolah-olah luput dari perhatian para penentu kebijakan.

Untuk itu, sah-sah saja kalau banyak warga bangsa yang kecewa atas kepemimpinan Sby. Pemerintah tampak asyik dengan pola permainannya sendiri dan rakyatpun dipaksa untuk tetap menelan pil pahit kehidupannya. Adanya "jarak" dan "kualitas hidup" yang makin jauh antara penguasa dan rakyat, muncul menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya. Arogansi kekuasaan tentu harus dihindari dan jangan dilestarikan. Penguasa mestinya makin menurunkan "standing posision"nya, untuk mulai menyatu dengan aspirasi rakyat. Penguasa jangan ingin menjadi kelompok elit, sedangkan rakyat jangan mau terus-menerus menjadi anak bangsa yang terpinggirkan atau bahkan terhempaskan dari panggung pembangunan bangsa dan negara. Semangat egaliter tentu mutlak dikembangkan. Rasa cinta dan sayang akan nasib sesama, tetap harus ditumbuh-kembangkan. Makna seperasaan, senasib dan sepenanggungan juga penting untuk terus dihangatkan. Prinsip dan gaung : dari kita, oleh kita dan demi kita sesama anak bangsa, jangan pernah merasa lelah untuk dikumandangkan. Kita bangun negeri dan bangsa ini demi kesejahteraan rakyat yang makin berkualitas.

Kasus pelemparan suporter sepakbola yang "bersih politik", dan hanya sebagai penonton bola terhadap mobil iring-iringan Presiden, bisa jadi merupakan "protes" terhadap gambaran nyata kehidupan. Mereka bisa saja kesal karena keinginannya untuk cepat sampai ke tujuan menjadi terhambat karena adanya iring-iringan mobil kepresidenan. Mereka boleh saja berargumen bahwa tindakannya itu hanya sekedar iseng. Atau bisa juga sikap yang dilakukannya itu bagian dari sebuah "penggugatan" terhadap kiprah para penguasa yang semakin terasing dari warga bangsanya sendiri.

Suka ataupun tidak, sekarang ini rakyat semakin cerdas. Rakyat sudah tidak mungkin dapat diiming-imingi oleh janji-janji gombal. Rakyat sudah mengenali mana kebijakan yang berpihak dan mana yang sifatnya karikatif. Oleh karena itu, rakyat pasti mencatat dan dapat membuat komentar jika ditanyakan kepada mereka apakah dalam kebijakan-kebijakan nya sejak Presiden Sby dilantik jadi Presiden NKRI 2009-2014 lebih mengedepankan "pro rakyat" atau tidak ? Apakah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mampu memahami dan menghayati "suara rakyat" yang ada disekitar nya atau tidak ?

Barangkali kasus pelemparan yang dilakukan oleh sekelompok suporter bola terhadap iring-iringan mobil kepresiden, sepantasnya mampu menjawab pertanyaan : ada apa dengan Sby ?

Dimana Letak keadilan Kita ???.....

Inna Lillahi wa Inna Ilaihi rojiun, turut berduka cita atas kematian keadilan hukum di Pandeglang, Sahabat kita Yogi dan Fatul, mahasiswa UNMA, di jatuhi Vonis 6 bulan Penjara, dan 1 tahun tahanan percobaan.

Saya pernah menghadiri sidang sahabat kita Yogi dan Fatul, dari sekian saksi yang di hadirkan dari mulai Satpol PP, Polisi, tukang las pagar, tidak ada satupun yang mengatakan melihat dengan pasti bahwa merekalah yang merusakan pagar. Saksi-saksi hanya bilang bahwa mereka ada di sana bersama massa .

Jika sahabat kami, berdasarkan saksi-saksi yang tidak jelas di vonis 6 bulan penjara, dan 1 tahun percobaan, maka Dimyati Natakusumah, berdasarkan keterangan saksi yang terang benderang, harus di hukum sesuai dengan tuntutan Jaksa, yaitu, seumur hidup.

Kasus dimyati benar-benar sudah membuat rakyat pandeglang berdarah-darah, jika ternyata bebas, sebaiknya kita "rakyat" lebih baik perang saja.(*)

Bukit Hambalang'' TIM KAMPRET''

TIM PENINJAU 'BARAK' KAMPRET

Persiapan Upacara Pembukaan Latihan Kader Partai Gerindra

Pelatihan Kader Angkatan Pratama di Bukit Hambalang Bogor.

Semua Peserta dari berbagai pelosok Nusantara

Inilah Peserta yang tereleminasi

KEJAGUNG SIAP PERIKSA 9 KEPALA DAERAH

Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) terkendala surat izin dari Presiden, untuk memeriksa 9 kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi. Sampai Rabu (10/02) penyidik masih menunggu turunnya surat izin Presiden, sebagai persyaratan untuk memeriksa para pejabat negara tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, mengemukakan hal tersebut kepada pers, di Jakarta. Menurut dia, usulan terhadap izin pemeriksaan para kepala daerah tersebut masih dikaji pihak Sekretariat Negara.

Data yang ada menunjukkan, kasus 9 kepala daerah itu bagian dari kasus 13 kepala daerah yang sudah dimintakan izin pemeriksaannya dari Presiden. Sebanyak 4 di antaranya sudah keluar izinnya, sehingga tersisa 9 orang lagi.

Dari kasus 4 kepala daerah yang sudah turun surat izin pemeriksaannya, terdapat Bupati Pasuruan Dade Angga dan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, yang didakwa melakukan korupsi. Dade, dan Ratna sudah diperiksa oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Bupati Ratna dituding terlibat dalam penggelembungan harga tanah, dalam kedudukannya sebagai ketua pengadaan lahan. Dalam kasus yang sama, ada enam tersangka lainnya, termasuk mantan Bupati Banyuwangi Syamsul Hadi.

Sedangkan Dade Angga, Bupati Pasuruan periode 2008-2013, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Kas Daerah 2008-2009 senilai Rp74 miliar. Sebelumnya, ia tercatat sebagai pejabat pemegang kas daerah.***

KEBERANIAN

Kita patut bersyukur, iklim kebebasan di negeri ini begitu tampak, bila dibandingkan semasa Orde Baru. Kini, foto presiden, wakil presiden, menteri, kapolri, jaksa agung, bila ada sesuatu yang tidak berkenan kepada mereka, bisa dimanipulasi bahkan bisa dibakar sak suka-suka.

Yang terkini, suara Marsilam Simanjuntak, bisa dimanipulasi menjadi suara Robert Tantular, seperti yang disampaikan dalam transkrip rekaman percakapan Sri Mulyani, yang disampaikan Bambang Susatyo, anggota Pansus Angket Bank Century.

Memang kebebasan berpendapat dijamin oleh deklarasi HAM PBB dan juga Pasal 28 amandemen kedua UUD 1945.

Soalnya kemudian, kebebasan seperti apa yang dimaksudkan dalam dua legalitas formal itu? Bagaimana cara menggunakan kebebasan yang ada? Apakah dengan adanya kebebasan, seseorang bisa dibenarkan untuk menginjak-injak HAM orang lain. Atau kebebasan yang dimaksud, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu?

Misalnya, Bambang boleh bebas, tetapi Badu tidak memiliki kebebasan seperti Bambang. Ketika kebebasan versi Bambang mendapat pembenaran secara sepihak, maka yang akan terjadi adalah malapetaka bagi kebebasan itu sendiri. Soalnya, untuk menafsirkan arti kebebasan, hanya kelompok Bambang yang berhak, sementara individu yang lain tidak.

Sepantasnya, ada kerangka yang lebih besar untuk dilihat. Soal kepastian penafsiran dan ketentraman sosial di masyarakat. Bila kebebasan seperti yang dimiliki Bambang dan kelompoknya sudah memang menjadi kehendak, maka ada dua kutub yang saling bertentangan dalam kehidupan berbangsa.

Satu sisi, ada manusia yang memiliki kekebalan untuk menista siapa saja, disisi lain ada manusia yang nasibnya memang untuk dinista. Bila demikian, dalam skala proses penataan norma kehidupan, tragedi puncaknya nanti, masyarakat akan bersahabat dan akrab dengan tindakan kejahatan, karena merasa memiliki frame kebebasan secara sendiri-sendiri.

Guna terhindar dari hal yang demikian, tak ada pilihan lain, seperti yang diungkapkan Charles J.Roro, wartawan Atlantic Monthly, ketika mengomentari The Rebel, karya Albert Camus......disini tidak ditemukan jejak-jejak sentimentalis, retorika ataupun jargon-jargon yang hanya dipahami selegintir orang......di sini kita dapat mendengar suara manusia yang teguh memegang nilai-nilai kesusilaan.

Jadi, terapkan hukum dengan rasa keadilan, berdasarkan fakta-fakta dan kesaksian. Bukan atas nama persekongkolan, tekanan opini atau rasa kebencian.

Beranikah kita mengatakan yang benar itu benar, walaupun itu harus terasa getir dan pahit.(*)

PENYAKIT KORUPSI YANG KRONIS

Korupsi di Indonesia adalah ibarat ke mana pendulum mengarah, di situ korupsi bersarang. Ironi, penyakit korupsi itu telah menjadi “barang mainan” kekuasaan di negeri ini sepanjang waktu.

Mulai dari rejim Orde Lama, Orde Baru dan bahkan di babak Orde atau Rejim Reformasi kini, korupsi telah sekian lama sebagai tema utama dan menjadi headlines media massa. Artinya, korupsi adalah tetap kronis di negeri ini.

Dengan demikian, korupsi sudah menjadi routine corruption, seperti istilah Bintoro Tjokroamidjojo pada akhir ‘80-an menyebutnya sebagai “korupsi yang telah membudaya.” Kenyataan sekarang ini pelaku korupsi tidak hanya terbatas dari kalangan pada wilayah negara seperti politisi, birokrasi, militer, polisi, Hakim, Jaksa dan bankir pemerintah misalnya, akan tetapi sekarang ini juga telah melibatkan spektrum yang lebih luas seperti kalangan profesional, akademisi, mahasiswa, aktivis LSM dan lain sebagainya.

Singkatnya, korupsi berkelas teri hingga kakap menjadi pemandangan setiap hari dan akrab didengar, dirasa dan dicicipi. Berdasarkan fakta bahwa, disadari atau tidak, sebagian dari masyarakat Indonesia adalah para penyokong budaya korupsi ini. Baik dia adalah pelaku atau pun hanya mendapat sedikit manfaat atas korupsi itu.

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dan terakhir sangat lekat dengan istilah kolusi dan nepotisme. Berbeda dengan terminology korupsi, dua istilah terakhir itu baru muncul dari marak dibicarakan pada akhir Orde Baru. Akan tetapi, ketiganya berkaitan dari mengandung inti makna yang sama.

Sebenarnya, implikasi makna kolusi dari nepotisme agak berbeda dengan korupsi. Walaupun anggapan yang umumnya berpandangan bahwa esensi kolusi dari nepotisme merujuk pada korupsi adalah salah kaprah, akan tetapi penggunaan istilah itu tidak begitu keliru. Karena inti dari kolusi dan nepotisme adalah juga merujuk pada makna korupsi, baik dalam arti ekonomi maupun politik (political corruption). 

Ekonomi dan Politik Korupsi
Pada dasarnya, istilah korupsi awalnya lebih menonjol dalam studi politik daripada studi ekonomi. Kemudian terminologi masuk sebagai kajian pembangunan dan studi ekonomi politik. Dalam studi pembangunan misalnya menyumbangkan teori demonstration effect sebagai sumber untuk pendorong tumbuhnya korupsi di negara berkembang.

Sementara dalam studi ekonomi politik, terutama dalam the new political economy theory dikenal istilah rent seeking (RS) atau pencari keuntungan. Dalam hal ini, para pakar ekonomi-politik mencoba menerangkan melalui analisis RS ini bahwa tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para aktor politik tertentu pada waktu mereka melakukan kegiatan politik. Salah satunya adalah motivasi aktor melalui pemanfaatan kekuasaan publik untuk menumpuk kekayaan.

Korupsi juga dapat merupakan implikasi atas penyimpangan dalam pelayanan publik yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas. Seperti Jacob van Kiaveren, dalam artikelnya The Concept of Corruption (1956) mendefinisikan korupsi sebagai akibat dari para pegawai yang korup memandang instansi publik sebagai sebuah lahan bisnis dari mana ia berusaha mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya.

Dalam pandangan ini, pegawai dianggap mendudukkan pelayanan publik itu menjadi “unit maksimisasi“ atau sarana untuk mengoptimalkan profitnya secara individuil. Selanjutnya, Kiavaren melansir bahwa besarnya pendapatan pegawai dari sisi ini tergantung pada keadaan pasar atau seberapa besar demand masyarakat atas public service yang dijalankannya. Ataupun, dibarengi oleh kemampuan pencanderaannya untuk menemukan keuntungan yang sebesar besarnya dalam kurva permintaan masyarakat. Sehingga, Nye dalam artikelnya Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis menyimpulkan bahwa korupsi adalah tidak lain penggunaan secara tidak syah sumberdaya milik umum untuk manfaat pribadi.

Prestasi Korupsi
Bagi lembaga seperti Bank Dunia, Transparansi Internasional ataupun PERC, negeri ini adalah kelompok negara yang paling subur untuk tumbuh dan berkembangnya korupsi. Misalnya, PERC di Hongkong selalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di antara negara-negara terpenting di Asia. Apalagi oleh Bank Dunia, secara fantastis pernah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup keempat seantero dunia. Bahkan lebih dari duapuluhan tahun lalu, hampir semua kalangan di negeri ini digegerkan oleh statemen Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa kebocoran keuangan negara lebih dari 30%.

Vonis di atas tentunya tidaklah terlalu mengejutkan, sebab korupsi telah menjadi komoditi sehari-hari itu telah menjadi “barang umum”. Sehingga tidak heran jika maraknya berita pengkapan koruptor di media massa bukannya menjadi sesuatu yang perlu ditakuti oleh para penjarah uang rakyat karena sudah sangat lumrah dan biasa. Dengan demikian, korupsi bagi banyak kalangan pada bangsa ini adalah sesuatu perbuatan yang telah termaklumi alasan-alasannya.

Jadinya, korupsi adalah merupakan tindakan yang enteng-entengan dan sanksi atau hukuman bukannya menjadi sesuatu ancaman bagi koruptor, malahan dijadikan tantangan. Para koruptur itu tidak akan gentar dengan ancaman pidana, sebab kapan saja dan dimana saja akan senang hati didekati para “markus” (baca: makelar kasus). Tentunya, dengan sedikit persenan dari rupiah hasil jarahan.

Singkatnya, diyakini atau tidak, korupsi kini telah hadir sebagai prestasi dalam politik atau pun ekonomi bangsa. Apalagi akan semakin hadir dalam lingkungan yang kian hedonistik, dimana semboyan “keuangan yang Maha Kuasa” telah menjadi bagian dari way of live di negeri tercinta ini.(*)

''Tahun 2010, Anggaran Pendidikan 195,636 Trilliun''

Anggaran pendidikan tahun 2010 ditargetkan senilai Rp 195,636 triliun atau berkurang Rp 11,77 triliun dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun. Meski terjadi penurunan, hal itu masih sesuai konstitusi yang mengharuskan 20 persen APBN untuk pendidikan.
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut Rabu (22/4) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat 2009 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang difokuskan pada Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat.
Dengan anggaran Rp 195,636 triliun tersebut, anggaran pendidikan tahun 2010 akan setara dengan 20,6 persen dari total anggaran belanja negara pada Rancangan APBN (RAPBN) 2010. Adapun tahun 2009 anggaran pendidikan 21 persen dari APBN.
Anggaran pendidikan Rp 195,63 triliun tersebut sudah termasuk dana pendidikan yang ditransfer ke daerah senilai Rp 113,109 triliun atau berkurang dibanding tahun 2009 yang dialokasikan sebesar Rp 117,862 triliun.
Menurut Sri Mulyani, penetapan anggaran pendidikan yang sangat besar bisa membuat aparat pemerintah pusat dan daerah yang mengelola sektor pendidikan menjadi bermalas-malasan, tidak kreatif, dan kurang menghasilkan program yang inovatif. Padahal semakin besar anggaran yang dipercayakan pada departemen atau daerah menuntut tanggung jawab moral yang semakin tinggi.
”Besarnya anggaran pendidikan bisa membuat pejabat di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama ongkang-ongkang kaki. Sebab, tanpa berpikir keras pun uang pasti datang karena siapa pun presidennya tidak akan ada yang berani menolak konstitusi,” ujar Sri Mulyani.
 

PERLU DICERMATI
Sri Mulyani mengatakan, tingginya aliran dana pendidikan ke daerah juga perlu dicermati secara lebih serius oleh aparat di daerah. Adanya dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang digunakan untuk peningkatan kondisi fisik dan fasilitas sekolah, menurut Sri Mulyani, mestinya seluruh kondisi fisik sekolah di Tanah Air memadai.
”Setelah DAK pendidikan dinaikkan, jangan sampai ada media massa yang masih menemukan foto sekolah yang rusak. Seharusnya itu tidak boleh terjadi lagi.(*)