Pemerintah Abdi Rakyat......

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran pemerintahan tidak mempersulit urusan yang terkait pelayanan kepada masyarakat.

Hot News RB

SBY mengingatkan, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari presiden hingga aparat paling bawah merupakan pelayan dan abdi rakyat.
Presiden mengatakan, ada dua golongan pelayan. Pertama, adalah aparat yang pekerjaan dan kebahagiannya adalah mempersulit semua urusan.
Kedua adalah sebaliknya, yakni yang ingin mempermudah urusan. “Saya tidak ingin dengar lagi di Indonesia ini, jajaran pemerintahan suka mempersulit urusan yang sesungguhnya bisa dipermudah,” kata SBY.
Ucapan Presiden itu diungkapkan dalam Peresmian Program-program Strategis Pertanahan di kawasan Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kemarin. Acara itu diikuti ratusan warga dari berbagai penjuru Jakarta, yang sekaligus mengambil sertifikat tanah mereka yang baru diterbitkan.
Mereka didatangkan ke Marunda dengan bus-bus dari masing-masing kelurahan. Untuk mencapai lokasi untuk mengikuti acara dan mengambil sertifikat tanah, mereka harus berjalan kaki di jalan berlumpur sepanjang sekitar 500 meter.
Sebagian warga tampak antusias mengikuti acara. Namun, tak sedikit pula yang mengeluh karena harus berpayah-payah untuk mendapatkan sertifikat. “Tahu begini pakai surat kuasa saja,” kata seorang Ibu asal Bintaro.
Presiden melanjutkan, dirinya mengapresiasi Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang telah banyak membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu program unggulan BPN adalah Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Itu merupakan program jemput bola, dengan mendatangkan mobil-mobil pelayanan sertifikasi tanah ke pemukiman warga.
“Saya gembira, sejak program Larasita kita luncurkan, jangkauan makin luas, makin besar rakyat kita yang diberikan bantuan kemudahan oleh program Larasita ini,” kata SBY, yang kemarin sempat sekali salah sebut dengan menyebut kata ‘Larasati’.
SBY mengatakan, saat awal-awal menjabat dan berkunjung ke berbagai pelosok tanah air, banyak tanah-tanah telantar dan kurang jelas kepemilikannya. Kadangkala ada pula yang memiliki, tapi tidak didayaguna sehingga tak membawa manfaat bagi rakyat dan perekonomian. “Jumlahnya besar,” katanya.
SBY menambahkan, konflik dan sengketa pertanahan akibat tidak jelasnya status hukum, juga masih banyak terjadi. Ada pula proyek infrastruktur yang macet karena ada jengkal tanah yang belum bisa dibebaskan.....)***

Kualitas Pendidikan

Memacu Pendidikan Gratis Berkualitas
13 April 2009

Pemerintah menaikkan dana bantuan operasional sekolah secara signifikan. Disertai dengan peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi.
Andil Pemerintah Daerah bisa meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya.
Aplaus meriah mengiringi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan kepala dinas pendidikan di seluruh lndonesia.
Bertempat di kantor Depdiknas, Jakarta, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen), Prof. Suyanto, PhD, meneken MoU itu pada 20 Januari lalu.
Seremoni ini menandai penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan dasar di Indonesia.Pada tahun ini,pemerintah mengalokasikan dana BOS 50% lebih besar dari tahun sebelumnya. Bila tahun lalu alokasinya Rp 10,5 trilyun, tahun ini naik menjadi Rp 16 trilyun.

Sejak dana BOS diluncurkan pada 2005,jumlahnya terus naik secara signifikan. Ini merupakan konsekuensi kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen terhadap dunia pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Dirjen Mandikdasmen, Prof. Suyanto, PhD, pemerintah sengaja menaikkan anggaran BOS secara signifikan agar pendidikan, terutama dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun, di Indonesia mengalami peningkatan mutu. "Mulai tahun ini, pembagiannya dibedakan untuk sekolah-sekolah di kota dan di daerah, karena biaya hidup mereka berbeda," kata guru besar Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Jatah untuk anak sekolah dasar(SD) di perkotaan, misalnya, ditetapkan Rp 400.000 per siswa setiap tahun, sedangkan untuk siswa SD di kabupaten ditetapkan Rp 397.000 per siswa setiap tahun. Siswa SMP di kota mendapat jatah Rp 575.000, sedikit lebih besar daripada siswa SMP di kabupaten, yang memperoleh jatah Rp 570.000. Dengan dana itu, siswa bisa menikmati pembebasan biaya sekolah dan beberapa buku paket versi murah yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah.

Tak lama setelah kebijakan itu diluncurkan, dana tersebut mengalir cepat ke sekolah-sekolah. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, misalnya, dana itu langsung cair ke 188 sekolah penerima hanya selang sehari setelah MoU itu diteken di Jakarta. Total dana yang dibagikan adalah Rp 8,1 milyar lebih. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kucuran dana pada tahun ini lebih cepat diterima sekolah-sekolah, karena Depdiknas telah meminta kepada pemerintah daerah agar jalur birokrasi yang terlampau panjang bisa dipotong.

BOS diarahkan untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan. Alokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk peralatan pendidikan
habis pakai dan biaya tak langsung berupa jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, dan lain-lain.
Dengan penyaluran dana BOS itu, semua pendidikan dasar wajib menggratiskan para siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orangtua siswa menjadi ringan, BOS diarahkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik. Sekolah yang memungut bayaran dari siswa SD dan SMP akan ditindak tegas dan dihukum berat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. kepala sekolahnya didenda Rp 500 juta dan diberhentikan sebagai tenaga pendidikan. Aturan ini berlaku untuk semua pendidikan dasar,kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisannya.

Transparansi BOS
Selain menaikkan anggaran BOS pada tahun ini, pemerintah juga meningkatkan pengawasannya. Sebelum dana BOS mengalir ke sekolah-sekolah, Ditjen Mandikdasmen menerbitkan buku pedoman yang harus dipahami segenap stakeholder BOS, mulai pejabat di tingkat pusat, daerah, hingga sekolah. Buku pedoman ini sudah ada sebelumnya,tapi pada tahun ini lebih disempurnakan.

Sosialisasi pengelolaan BOS itu dibarengi pula dengan pelatihan bagi pejabat yang terlibat penyalurannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Serangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menjaga dana BOS agar bisa berkorelasi langsung dengan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Menurut Prof. Suyanto, dana yang dikucurkan pemerintah pusat itu diharapkan bisa tepat sasaran dan transparan. Karena itu, disiapkan mekanisme audit kinerja dan audit keuangan secara khusus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tidak hanya meningkatkan pengawasan internal dan badan pengawas keuangan reguler, Depdiknas juga memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan.

Sejak pertama kali digulirkan pada Juli 2005, program BOS dinilai menghasilkan kemajuan yang signifikan. BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak, sehingga menurunkan angka putus sekolah, ketidakhadiran, angka mengulang kelas, dan meningkatkan angka melanjutkan dari SD ke SLTP.


Dana BOS (* Per siswa per tahun)

Sekolah Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
SD/MI Rp.235.000 Rp.254.000 Rp.254.000 Rp.397.000 (kabupaten)
Rp.400.000 (kota)
SMP/MTs Rp.324.000 Rp.354.000 Rp.354.000 Rp.570.000 (kabupaten)
Rp.575.000 (kota)



Peran Strategis Pemda (Pemerintah Daerah)

Dana BOS menjadi sangat strategis karena sesuai dengan amanat Undang- Undang Sisdiknas Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi:' 'Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Besaran dana BOS untuk sekolah di desa-desa dianggap cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah, sehingga kebijakan pendidikan gratis bisa diwujudkan. Namun, untuk sekolah di perkotaan, dibutuhkan tambahan alokasi dana dari pemerintah daerah(pemda).

Karena itulah,jika dana BOS bersanding dengan dana pemda, akan terbentuk situasi yang sangat ideal bagi peningkatan mutu sekolah. Ketika pemerintah daerah sanggup menambahi dana untuk membiayai operasional, sekolah masih memiliki ruang untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan.


Total Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

(Dalam juta rupiah) Sumber: Depdiknas
Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
6.216.713 11.997.548 10.621.942 10.594.236 16.193.672


Pada saat ini, beberapa pemda telah membebaskan pendidikan dasar di wilayahnya dari seluruh uang sekolah, dengan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan atau Biaya Operasional Sekolah (BOP/BOS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan,Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Bahkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan,termasukyang sukses memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Sejak tahun 2002, Pemkab Muba rutin menganggarkan dana pendidikan di atas 20% APBD. Bila awalnya hanya seperlima APBD, pada tahun lalu meningkat menjadi 22% atau sebesar Rp357 milyar.

Di kabupaten berpenduduk 474.000 jiwa itu, tidak hanya pendidikan dasar 12 tahun yang gratis. Program ini meluas hingga SLTA dan perguruan tinggi. Akademi Ilmu Keperawatan MUSI Banyuasin dan Politeknik Sekayu kini menjadi contoh perguruan tinggi gratis bertaraf internasional. Menurut Bupati Muba,Alex Noerdin, yang kini menjadi Gubernur Sumatera Selatan, Muba tidak lagi sekadar bicara tentang sekolah gratis, melainkan telah melangkah pada perbaikan mutu pendidikan. Teladan ini tentu diharapkan bisa menyebar keberbagai daerah lain.Peran dan komitmen Pemerintah Daerah (PEMDA) diharapkan ikut mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia.

OKNUM LMDH....

Oknum LMDH Mandalawangi Curi Kayu

PANDEGLANG - Uti (45), oknum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi, dibekuk anggota Polres Pandeglang pada Selasa (22/12) malam.

Warga Kampung Sinar Jaya, Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi, ini ditangkap karena diduga telah menebang beberapa pohon di kawasan hutan lindung di Kecamatan Mandalawangi.
Informasi yang dihimpun, terungkapnya kasus ini berdasar laporan PT Perhutani yang menerangkan adanya penebangan pohon di hutan lindung Blok A 1, Kampung Gunung Jalu, Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi. Polisi pun melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pelaku.
“Dari tangan pelaku, kami berhasil menyita barang bukti berupa 69 batang kayu Dahu (pohon langka-red) dengan ukuran 8 x 17 x 4 meter,” kata Kanit II Reskrim Polres Pandeglang Inspektur Polisi Satu (Iptu) Wahyu Diana.
Dari hasil pemeriksaan, katanya, pelaku mengakui perbuatannya. Hanya saja, tindakan Uti tersebut ternyata atas suruhan seseorang berinisial S (masih dalam pencarian). “Tersangka mengaku tidak mendapatkan apa-apa,” kata Wahyu.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Indra Hermawan membenarkan penanganan tindak kejahatan tersebut. Katanya, tersangka diancam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f juncto Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, juncto Pasal 55 atau 56 KUHP tentang kawasan hutan lindung. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar.
“Perbuatannya sama dengan tindak kejahatan illegal logging. Karena diduga telah menebang kayu tanpa izin di hutan lindung,” katanya.

IRONIS

IRONIS

Serang - Santi siswa kelas tiga SMP Al-Irsyad Cikande Serang hanya bisa melamun setelah pihak sekolah melarangnya untuk mengikuti kegiatan belajar untuk menghilangkan waktu luangnya setiap harinya santi hanya membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang jahit.

Acang orang tua Santi juga merasa heran dengan tindakan pihak sekolah yang melarang anak semata wayangnnya untuk bersekolah hanya lantaran tidak membayar uang sekolah.... Lihat Selengkapnya

Menurut Santi pihak sekolah melarang dirinya untuk mengikuti kegitan belajar di sekolahnya karena belum bisa melunasi uang sekolahnya sebesar Rp.60.000.- ia baru bisa membayar uang sekolah sebesar Rp.200.000 dari Rp.260.000

Santi dan keluarga berharap pihak sekolah mau menerima santi kembali untuk mengikuti kegiatan belajar di SMP Al-Irsyad tempat ia menuntut ilmu...)***

Krisis Kepercayaan

Utang RI Tambah Rp 27,5 Triliun dalam 2 Pekan
________________________________________
Utang RI Tambah Rp 27,5 Triliun dalam 2 Pekan
detikFinance

Jakarta - Dalam 2 pekan pertama di 2010 pemerintah sudah menambah utang sebesar Rp 27,5 triliun lewat penerbitan surat utang atau obligasi negara. Nilai tersebut berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Rp 7,5 triliun, dan penerbitan obligasi global US$ 2 miliar (Rp 20 triliun dengan asumsi nilai tukar pada APBN 2010 Rp 10.000/US$).

Pada tahun 2010 ini pemerintah memang gencar menyerap dana lewat penerbitan surat utang baik konvensional maupun syariah di awal tahun, atau istilah ilmiahnya front loading strategy . Strategi ini dilakukan agar defisit anggaran dapat lebih cepat diamankan, apalagi defisit anggaran 2010 diperkirakan akan meningkat dari 2% (Rp 98 triliun) menjadi 2,2% (Rp 128,7 triliun).

Target penerbitan surat utang pemerintah di tahun ini tercatat Rp 175,6 triliun, dan untuk memenuhinya akan ada beragam instrumen surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Di awal 2009 ini, instrumen surat utang pemerintah sangat diminati oleh investor asing. Ini terlihat dari terus meningkatnya porsi kepemilikan asing pada instrumen SUN. Dari data yang dikutip detikFinance dari Ditjen Pengelolaan Utang, Jumat (15/1/2010), sampai dengan 8 Januari 2010 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 109,53 triliun.

Utang pemerintah pusat Indonesia hingga November 2009 tercatat sebesar US$ 170,73 miliar atau setara dengan Rp 1.618,54 triliun. Jumlah ini bertambah sekitar Rp 16 triliun dalam 1 bulan, karena jumlah utang RI posisi Oktober 2009 adalah US$ 167,86 miliar atau Rp 1.602,86 triliun.

Utang itu terdiri dari pinjaman US$ 65,65 miliar dan surat berharga US$ 102,2 miliar.

Mentang2 lagi ribut pansus diam2 nambah hutang

test awal

Salah Satu Cara SBY yang paling Aman untuk menyikapi 100 Hari kinerjanya yang jatuh pd tanggal 28 Januari 2010

Akhir-akhir ini sering saya lihat banyak orang “ngedumel” tentang 100 hari kinerjanya yang seolah-olah SBY_dalam hal ini orang nomor 1 direpublik ini tidak pernah memerintahkan bawahanya. Sehingga beliau terlihat bahkan terkesan lebih sering menghimbau dari pada berbuat perbaikan. Sampai-sampai diplesetkan Penghimbauan RI sebagai pengganti Pemerintahan RI.

Padahal menurut UUD 1945 kalau kita telusuri dengan perubahan,
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Disana jelas tercantum “kekuasaan pemerintahan”.

Namun setelah saya melihat pernyataan-pernyataan juru bicara presiden dan pembantu-pembantu presiden lainnya, membuat saya tersadar bahwa SBY memang tidak mau memerintahkan bawahan, namun membiarkan bawahan ber”kreasi” sendiri. Sehingga klo bawahannya “keliru” maka beliau bisa “selamat” dengan mengatakan “saya tidak tahu” atau “bukan perintah saya”. Contoh SEKNEG yang ber”kreasi” pengadaan mobil dinas pejabat ("Saya Tidak Mengetahuinya) atau bawahan yang ber”kreasi” membailout century dalam hal Pansus mengusut tuntas BC, dengan ikut sertanya utusan dari presiden Marsilam ttg penelusuran KKSK yg diketuai oleh Sri Mulyani dll

Namun bagi saya tetap yang memegang peran & tanggung jawab adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi bukan bawahan, pembantu, lembaga dibawah presiden atau komite yang dibentuk presiden, karena bawahan, pembantu, lembaga dibawah presiden atau komite seluruhnya pasti mencantumkan memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada presiden.

Jadi dalam hal ini SBY tidak mampu mengemban tanggung jawab sebagai presiden yang terlau besar lagi sehingga tampaknya layak untuk dipertimbangkan untuk memakzulkan beliau karena menurut UUD 1945 dengan perubahan.

BAB III
Kekuasaan Pemerintahan Negara

PASAL 7A
Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Sedangkan salah satu syarat Presiden menurut UU No. 42 tahun 2008
salah satunya adalah,
d. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden

Lepas dari tanggung jawab adalah salah satu ketidak mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden sedangkan ketidak mampuan lainnya adalah sebagai pemimpin yang boros / menghamburkan uang negara seperti pemberian jatah mobil diluar kewajaran,Sel tahanan yang berubah fungsi jadi Hotel bintang lima (Saya Tidak Tahu,itu komentar dari sang Presiden: padahal itu sudah berlangsung lama) pembentukan wakil menteri dan pembentukan komite-komite yang belum jelas hasil maupun pemanfaatannya seperti Satgas Hukum tapi belum bisa menagkap / menjerat pejabat yg terbukti turut dalam mafia peradilan masih setengah hati tapi untuk rakyat kecil masih dijumpai diskriminasi akan keadilan, seperti pencurian setandan pisang yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri tidak bisa dihentikan dan persidangan akan jalan terus, "Saya orang tidak punya Pak, jadi sendirian saja. Karena tidak bisa menyewa penasihat hukum,” terang kedua pasangan tersebut.
Apa yang dilakukan SBY dalam menyikapi 100 kinerjanya, yg belum ada perkembangannya terkesan stagnan / diam ditempat.